Tiga belas tahun sudah euforia reformasi berlalu, namun sayangnya ternyata keadaan bangsa Indonesia tidaklah menjadi lebih baik, namun malah semakin suram saja. Para elit-elit politik yang mengaku sebagai reformis gadungan telah membajak arah reformasi dan membawa negara ini kembali menghamba kepada kepentingan negara-negara kapitalis asing. Pemerintahan SBY-Boediono juga telah gagal menjaga keberagaman dan kemajemukan bangsa.
Dalam beberapa bulan ini saja, kita banyak menemukan kekerasan terhadap rakyat mengatasnamakan agama dan keyakinan, seperti misalnya tragedi pembantaian pengikut ahmadiyah di Cikeusik Banten, kerusuhan dan pembakaran gereja di temanggung Jawa tengah. Dalam hal ini, pemerintah beserta aparat kepolisian terkesan melakukan politik pembiaran dan tidak melindung kaum minoritas. Kebijakan dari pemerintahan SBY-Boediono selama ini, membuat rakyat pekerja Indonesia hidup dalam kemiskinan dan seperti budak di negaranya sendiri, sedangkan di sisi lain elit-elit politik bangsa ini tanpa malu hidup mengkorupsi uang rakyat.
Semakin marak terjadi privatisasi terhadap aset-aset publik dan penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh para pemodal asing. Di sektor perburuhan, kaum buruh di jerat dengan sistem kerja kontrak, outsourcing dan politik upah murah, yang merupakan rekomendasi dari IMF untuk menerapkan Labour Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja yang fleksibel. Di berbagai daerah terjadi perampasan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan kawasan pertambangan dan industri para pemodal. Penetrasi neoliberalisme itu juga terlihat nyata dalam produk perundang-undangan kita yang sarat dengan titipan para pemodal asing, misalnya saja UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kewenangan kontrak karya selama 95 tahun kepada perusahaan asing.
Dunia pendidikan dan kesehatan pun tidak luput dari penetrasi Neoliberalisme. Pemerintah telah melepas tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk warga negaranya, namun malah menyerahkannya ke mekanisme pasar. Hal ini kemudian berdampak memicu kenaikan besar-besaran pada biaya pendidikan maupun biaya berobat rakyat kecil. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian muncul pameo, orang miskin di larang sekolah dan orang miskin di larang sakit.
Menurut Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga, hal ini semakin menunjukkan bagaimana watak dari Rezim SBY-Boediono, yang lebih suka korupsi dan menjadi anteknya negara-negara kapitalis. Mereka telah lupa terhadap cita-cita yang di perjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan dulu yang menginginkan Indonesia setelah merdeka rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera.
Dalam momentum peringatan 13 tahun Reformasi ini, Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga kemudian mengadakan renungan bersama di museum serta makam dari W.R. Supratman. Kami mengadakan kegiatan di kedua tempat itu dengan satu harapan agar kita semua tidak lupa terhadap cita-cita perjuangan para pejuang dulu.
Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga pun merilis tiga pernyataan sikap :
1.Rezim SBY-Boediono telah mengkhianati cita-cita pejuang kemerdekaan !
2.Rezim SBY-Boediono telah gagal menjaga keberagaman bangsa serta gagal mensejahterakan Rakyat.
3.Hancurkan Neoliberalisme (Penjajahan Gaya Baru) karena terbukti hanya membawa kesengsaraan dan kemelaratan rakyat. [sto/ir]
2.Rezim SBY-Boediono telah gagal menjaga keberagaman bangsa serta gagal mensejahterakan Rakyat.
3.Hancurkan Neoliberalisme (Penjajahan Gaya Baru) karena terbukti hanya membawa kesengsaraan dan kemelaratan rakyat. [sto/ir]
sumber berita oleh www.seruu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar