Tolak Kenaikan biaya SP3 Dan Tuntut Transparansi Keuangan Unair
Gerakan pencitraan tersebut, yang mungkin saja juga tidak gratis dan menyedot anggaran keuangan Unair itu, sedikit banyak memang telah meredam gerakan penolakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Opini publik pun kemudian terbentuk seolah bahwa Birokrasi Unair masih berbaik hati dengan menggratiskan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin (gakin). Tapi benarkah demikian kenyataannya ?
Bilamana kita lebih teliti menganalisa serangan balik yang di lancarkan oleh Birokrasi Unair tersebut, sesungguhnya melenceng dari pokok permasalahan. Sekedar di ketahui bahwa penolakan selama ini di dasari oleh tidak adanya transparansi keuangan dari para pejabat Unair. Padahal, transparansi ini sangat penting dilakukan agar kita semua bisa menilai bersama-sama sejauh mana kebenaran alasan dari pejabat Unair menaikkan biaya karena Unair sedang mengalami defisit keuangan. Beberapa kali kita mencoba menanyakan baik-baik soal transparansi itu, jawaban yang di berikan birokrasi selalu berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi.
Tentunya hal itu makin membuat kami bertanya-tanya dan berasumsi yang tidak-tidak bahwa memang ada yang janggal dalam kebijakan kenaikan SP3 ini. Karena, bila memang tidak ada persoalan, tentunya bukan menjadi masalah penting buat birokrasi Unair membuka transparansi keuangannya.
Sikap tidak percaya kami ini juga bukanlah tanpa dasar, tapi berdasar beberapa pengalaman kami terutama waktu advokasi kasus "DO" ratusan mahasiswa dan penolakan sumbangan IKOMA. Dalam kasus DO, pejabat Unair berbohong dengan memaksa ratusan mahasiswa yang terkena evaluasi untuk “Mengundurkan Diri” dan Degradasi ke D3 bagi mahasiswa S1 Ekonomi. Anehnya, pada awalnya mahasiswa yang di keluarkan itu tidak di berikan SK Rektor tentang DO, sehingga pada akhirnya lewat perjuangan sekitar 3 bulan keputusan tersebut bisa di gagalkan.
Serta saat kami mengadvokasi kasus sumbangan IKOMA, yang sebenarnya bersifat sukarela kemudian menjadi wajib. Setelah beberapa waktu aksi massa serta dialog, akhirnya Rektor Unair mengeluarkan SK yang menyatakan Organisasi IKOMA adalah organisasi yang berada di luar struktur Unair dan sumbangan itu tidak berkaitan dengan kegiatan akademik. Tapi angin segar itu ternyata hanya sebentar, pejabat Unair kembali ingkar dan berbohong “memaksa” mahasiswa untuk membayar sumbangan IKOMA. Polanya pun tetap sama, bilamana mahasiswa yang bersangkutan tidak mau membayar, mereka tidak di perbolehkan mengurus administrasi akademiknya.
Terkait berbagai kebohongan dan ketidakkonsistenan dari pejabat Unair selama ini, mungkin kami tidak akan banyak menguraikannya panjang lebar. Selain kedua kasus yang kami sebutkan di atas, mungkin kawan-kawan sekalian pernah mengalami atau merasakannya sendiri bagaimana secara praktek banyak kejanggalan dan ketidakberesan di kampus Unair.
Maka dari itulah, kami Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga menyatakan sikap :
1. Menolak kenaikan Biaya SP3 baik itu skema lama maupun baru yang di tawarkan oleh Birokrasi Unair, karena semuanya sarat dengan kebohongan.
2. Menuntut transparansi keuangan Unair agar segala permasalahan bisa terbuka dengan jelas, baik itu yang menyangkut kasus SP3 maupun Pungutan IKOMA.
3. Menyerukan kepada mahasiswa, dosen, dan pekerja Unair bergerak bersama menggagalkan kenaikan SP3 untuk mewujudkan kembali Unair menjadi kampus rakyat.
Demikian pernyataan sikap sederhana yang bisa kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kawan-kawan media kami mengucapkan banyak terima kasih. (PRESS RELEASE/Humas FAM-UNAIR/A Aben)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar