Skema Baru SP3, Pencitraan Semu Birokrasi Universitas Airlangga

Posted at 8:47 am on May 14, 2011 in Headline, Metro, Pelayanan Publik | 0 Comment

SURABAYA (jurnalberita.com) – Kasus kenaikan biaya SP3 mahasiswa baru Unair 2011 yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, masih tetap menyisakan masalah, walaupun birokrasi Unair telah merevisi dengan menerapkan sistem proporsional. Para pejabat Unair pun secara terang juga telah mengeluarkan jurus penangkal untuk meredam perlawanan mahasiswa dengan membangun opini publik lewat pemasangan iklan besar-besaran melalui pemasangan spanduk, iklan di media cetak dan media elektronik yang mencitrakan bahwa Unair masih merupakan kampus rakyat karena menggratiskan rakyat miskin untuk kuliah di Unair.

Dalam aksi itu mereka menyeru pada mahasiswa, dosen, dan pekerja Unair bergerak bersama menggagalkan kenaikan SP3 untuk mewujudkan kembali Unair menjadi kampus rakyat. (foto:FAM Unair/jbc)

Gerakan pencitraan tersebut, yang mungkin saja juga tidak gratis dan menyedot anggaran keuangan Unair itu, sedikit banyak memang telah meredam gerakan penolakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Opini publik pun kemudian terbentuk seolah bahwa Birokrasi Unair masih berbaik hati dengan menggratiskan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin (gakin).
Bilamana kita lebih teliti menganalisa serangan balik yang dilancarkan oleh Birokrasi Unair tersebut, sesungguhnya melenceng dari pokok permasalahan. Sekedar diketahui bahwa penolakan selama ini didasari oleh tidak adanya transparansi keuangan dari para pejabat Unair. Padahal transparansi ini sangat penting dilakukan agar kita semua bisa menilai bersama-sama sejauh mana kebenaran alasan dari pejabat Unair menaikkan biaya karena Unair sedang mengalami defisit keuangan. Beberapa kali kita mencoba menanyakan baik-baik soal transparansi itu, jawaban yang diberikan birokrasi selalu berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi. Tentunya hal itu makin membuat kami bertanya-tanya dan berasumsi yang tidak-tidak bahwa memang ada yang janggal dalam kebijakan kenaikan SP3 ini. Karena bila memang tidak ada persoalan, tentunya bukan menjadi masalah penting buat birokrasi Unair membuka transparansi keuangannya.
Mochamad Najep, Humas FAM Unair yang juga mahasiswa Ilmu Politik menyatakan, “Sikap tidak percaya kami ini juga bukanlah tanpa dasar, tapi berdasar beberapa pengalaman kami terutama waktu advokasi kasus ‘DO’ ratusan mahasiswa dan penolakan sumbangan IKOMA. Dalam kasus DO, pejabat Unair berbohong dengan memaksa ratusan mahasiswa yang terkena evaluasi untuk ‘Mengundurkan Diri’ dan degradasi ke D3 bagi mahasiswa S1 Ekonomi. Anehnya, pada awalnya mahasiswa yang dikeluarkan itu tidak diberikan SK Rektor tentang DO, sehingga pada akhirnya lewat perjuangan sekitar 3 bulan keputusan tersebut bisa digagalkan”.
Ditambahkan Najep, saat kami mengadvokasi kasus sumbangan IKOMA, yang sebenarnya bersifat sukarela kemudian menjadi wajib. Setelah beberapa waktu aksi massa serta dialog, akhirnya Rektor Unair mengeluarkan SK yang menyatakan Organisasi IKOMA adalah organisasi yang berada di luar struktur Unair dan sumbangan itu tidak berkaitan dengan kegiatan akademik. Tapi angin segar itu ternyata hanya sebentar, pejabat Unair kembali ingkar dan berbohong ‘memaksa’ mahasiswa untuk membayar sumbangan IKOMA.
“Polanya pun tetap sama, bilamana mahasiswa yang bersangkutan tidak mau membayar, mereka tidak diperbolehkan mengurus administrasi akademiknya,” terang Najep.
“Terkait berbagai kebohongan dan ketidakkonsistenan dari pejabat Unair selama ini, mungkin kami tidak akan banyak menguraikannya panjang lebar. Selain kedua kasus yang kami sebutkan di atas, masih banyak kawan-kawan kami yang mengalami atau merasakannya sendiri bagaimana secara praktek banyak kejanggalan dan ketidakberesan di kampus Unair ini,” tambah Achmad Aben, mahasiswa Ilmu Politik ini. (release/jbc1)