Mahasiswa Unair Tolak Kenaikan SP3
Tuntut Transparansi Keuangan
Mahasiswa Unair menggelar aksi keliling kampus
Pernyataan itu disampaikan bidang hubungan masyarakat (Humas) Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga, Achmad Aben dan Mochammad Najib melalui rilis yang dikirim ke redaksi, siang tadi.
Forum juga menuntut transparansi keuangan Unair untuk membuka persoalan secara jelas menyangkut kasus SP3 maupun pungutan IKOMA.
“Kami menyerukan kepada mahasiswa, dosen, dan pekerja Unair bergerak bersama menggagalkan kenaikan SP3 untuk mewujudkan kembali Unair menjadi kampus rakyat,” kata Achmad Aben.
Penolakan kenaikan SP3 dilakukan mahasiswa dengan aksi panggung seni keliling yang digelar sejak Rabu hingga Jumat kemarin. Aksi roadshow itu dilakukan keliling mulai dari Kampus B, Kampus C, dan Kampus A universitas tersebut.
Achmad Aben menjelaskan, kasus kenaikan biaya SP3 pada tahun ini tetap menyisakan masalah meski pihak kampus merevisi dengan menerapkan sistem proporsional.
Pejabat Unair pun, kata Aben, terang-terangan mengeluarkan jurus penangkal perlawanan mahasiswa dengan membangun opini publik lewat pemasangan iklan besar-besaran. Pihak universitas mencoba mencitrakan Unair masih merupakan kampus rakyat karena menggratiskan biaya kuliah rakyat miskin.
Gerakan pencitraan tersebut, menurutnya, banyak menyedot anggaran keuangan Unair. Meski diakuinya, sedikit banyak telah meredam gerakan penolakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
“Opini publik pun kemudian terbentuk seolah birokrasi Unair masih berbaik hati menggratiskan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin (gakin).Tapi benarkah kenyataannya,” kata Aben.
Dia menilai, serangan balik yang dilancarkan birokrasi Unair tersebut, melenceng dari pokok permasalahan. Penolakan mahasiswa selama ini, lanjutnya, didasari oleh tidak adanya transparansi keuangan dari para pejabat Unair.
“Padahal transparansi ini sangat penting agar kita semua bisa menilai bersama-sama sejauh mana kebenaran alasan dari pejabat Unair menaikkan biaya. Karena Unair sedang mengalami defisit keuangan,” kata Aben.
Beberapa kali konfirmasi yang dilakukan mahasiswa atas soal transparansi tak mendapatkan jawaban memuaskan. Jawaban birokrasi Unair dinilai berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi.
Tak ada jawaban pasti itu justru membuat mahasiswa semakin bertanya-tanya kemudian berasumsi memang ada kejanggalan daam kebijakan kenaikan SP3. Jika tidak ada persoalan, kata Aben, bukan masalah penting buat birokrasi Unair membuka transparansi keuangan.
“Sikap tidak percaya kami ini juga bukanlah tanpa dasar. Sikap ini didasarkan pada beberapa pengalaman kami, terutama waktu memberikan advokasi kasus DO (drop out) ratusan mahasiswa dan penolakan sumbangan IKOMA,” beber Aben.
Dalam kasus DO, pejabat Unair berbohong dengan memaksa ratusan mahasiswa yang terkena evaluasi untuk “mengundurkan diri” dan degradasi ke D3 bagi mahasiswa S1 Ekonomi. Anehnya, kata Aben, awalnya mahasiswa yang dikeluarkan itu tidak diberikan SK Rektor tentang DO. Namun pada akhirnya lewat perjuangan sekitar tiga bulan keputusan tersebut bisa digagalkan.
Pengalaman lain saat memberikan advokasi kasus sumbangan IKOMA, yang sebenarnya bersifat sukarela kemudian menjadi wajib. Namun setelah aksi mahasiswa dan dialog, Rektor Unair mengeluarkan SK yang menyatakan organisasi IKOMA berada di luar struktur Unair dan sumbangan itu tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.
“Tapi angin segar itu ternyata hanya sebentar, pejabat Unair kembali ingkar dan berbohong. Mereka ‘memaksa’ mahasiswa membayar sumbangan IKOMA,” ungkap Aben.
Polanya pun, lanjutnya, tetap sama. Mahasiswa yang tidak mau membayar, tidak diperbolehkan mengurus administrasi akademiknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar