Sabtu, 15 Januari 2011 | 04:46 WIB
Migrant Care mencatat, saat ini ada sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) telantar yang menghuni kolong jembatan di Arab Saudi. ”Mereka dalam kondisi memprihatinkan. Sampai sekarang, kami belum melihat pemerintah berupaya memobilisasi anggaran untuk memulangkan TKI telantar itu,” kata Ridho Saiful, Koordinator Gerakan Suroboyo Sewu untuk TKI di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Gerakan itu melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), di antaranya Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur, Sapu Lidi, Pemuda Nambangan, Daulat Arek Suroboyo, Walhu Jawa Timur, dan Soekarno Institute.
Belum bertindak
Gerakan Suroboyo Sewu untuk TKI menekankan, pemerintah yang memiliki kewajiban melindungi warga negaranya, ternyata belum bertindak terhadap warga yang telantar di negeri orang itu. ”Kenyataan bahwa TKI yang telantar itu kini berusaha bertahan dalam segala keterbatasan, menumbuhkan niat masyarakat untuk menunjukkan kepedulian. Karenanya, kami bergabung dengan koalisi masyarakat yang telah berinisiatif menggalang dana untuk pemulangan TKI,” tambah Saiful.
Estimasi biaya pemulangan sekitar 200 TKI tersebut sekitar Rp 1,7 miliar. ”Angka yang tidak seberapa bila dibandingkan anggaran untuk kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri,” ujar Saiful
”Kira-kira, hanya 0,9 persen dari anggaran Presiden ke luar negeri yang mencapai Rp 179 miliar,” kata Muhaji, salah satu inisiator Gerakan Suroboyo Sewu untuk TKI, menambahkan.
Yang lebih memprihatinkan, kata Muhaji lagi, sumbangan TKI terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebenarnya cukup tinggi, hingga Rp 600 miliar per tahun. ”Besar PNBP itu berasal dari biaya perlindungan 15 dollar AS yang dibayarkan TKI setiap akan berangkat. Tahun 2010, TKI menyumbang devisa 7,1 miliar dollar AS, tetapi untuk memulangkan dengan dana Rp 1,7 miliar saja pemerintah tidak mau,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar